Jasa Konsultasi Pajak

Cakupan: Pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan, seperti gaji, upah, honorarium, dan tunjangan.
Subjek: Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan tersebut, termasuk karyawan dan bukan karyawan.

Cakupan: Pemungutan pajak atas impor dan transaksi usaha tertentu oleh pemungut yang ditunjuk, termasuk instansi pemerintah, bank, Bea Cukai, badan usaha, atau pihak lainnya sesuai ketentuan.
Pihak terkait: Wajib pajak yang melakukan transaksi yang menjadi objek PPh Pasal 22, dengan memperhatikan pengecualian yang berlaku.

Cakupan: Pemotongan pajak atas penghasilan tertentu, seperti bunga, royalti, sewa harta selain tanah atau bangunan, serta imbalan jasa yang menjadi objek PPh Pasal 23. Penghasilan yang dikecualikan atau dikenai PPh final mengikuti ketentuan tersendiri.
Penerima penghasilan: Wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 23. Tidak semua dividen dikenai PPh Pasal 23; perlakuannya bergantung pada penerima dan persyaratan pengecualian yang berlaku.

Cakupan: Angsuran pajak penghasilan bulanan yang dibayarkan wajib pajak dan diperhitungkan sebagai kredit pajak tahunan.
Subjek: Wajib pajak orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban angsuran PPh Pasal 25 sesuai ketentuan.

Cakupan: Pemotongan pajak atas penghasilan tertentu yang bersumber dari Indonesia dan diterima wajib pajak luar negeri, dengan memperhatikan ketentuan perjanjian penghindaran pajak berganda jika berlaku.
Penerima penghasilan: Wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap untuk jenis penghasilan terkait. Penentuan status perpajakan tidak semata-mata berdasarkan kewarganegaraan.

Cakupan: Kekurangan pajak penghasilan tahunan setelah memperhitungkan kredit pajak, yang harus dilunasi sebelum SPT Tahunan disampaikan.
Subjek: Wajib pajak yang masih memiliki pajak terutang setelah memperhitungkan kredit pajak.

Cakupan: Pajak penghasilan yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan.
Subjek: Orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan tertentu, seperti persewaan tanah atau bangunan, jasa konstruksi, dan pengalihan hak atas tanah atau bangunan, sesuai ketentuan masing-masing.

Cakupan: PPh final sebesar 0,5% atas peredaran bruto usaha yang memenuhi persyaratan, berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 20 Tahun 2026.
Penerima fasilitas: Wajib pajak orang pribadi, PT Perorangan, dan koperasi yang memenuhi ketentuan, termasuk batas peredaran bruto Rp4,8 miliar setahun. Wajib pajak badan lain yang sebelumnya menggunakan fasilitas ini mengikuti ketentuan peralihan. Batas omzet saja tidak otomatis menentukan hak atas fasilitas. Bagi orang pribadi yang memenuhi syarat, bagian omzet usaha sampai Rp500 juta setahun tidak dikenai PPh; fasilitas Rp500 juta ini tidak berlaku bagi badan. Penghasilan dari pekerjaan bebas tertentu tidak termasuk dalam skema PPh final 0,5%.

Anda dapat menghubungi kami melalui formulir kontak di website atau langsung melalui WhatsApp. Tim kami akan menanyakan kebutuhan Anda dan menawarkan layanan yang sesuai.

Ya, pembayaran layanan pajak bulanan dan tahunan dilakukan sebelum pekerjaan dimulai, kecuali terdapat perjanjian layanan rutin atau kontrak jangka panjang dengan ketentuan tersendiri.

Layanan umumnya mulai diproses dalam 2–5 hari kerja setelah pembayaran dikonfirmasi dan dokumen yang diperlukan telah diterima.

Pengembalian dana hanya dapat dilakukan jika pekerjaan belum dimulai. Setelah proses pengurusan atau pelaporan berjalan, biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.